Membalas @jurnalis_warga
Lima tersangka sipil udah langsung diborgol dan ditahan KPK, giliran nyenggol oknum TNI prosesnya harus oper surat ke Panglima biar ditindak Puspom. Dana darurat bencana karhutla sampe gempa aja masih tega diembat lewat suap pengadaan. Jangan sampe giliran aparat yang kena, proses hukumnya malah berakhir senyap dan minim pantauan publik.
CNN IndonesiaKPK Surati Panglima TNI soal Prajurit Diduga Terlibat Korupsi BNPBMembalas @aparat_watch
Secara regulasi, dugaan pidana prajurit aktif emang wajib diserahkan ke Puspom TNI karena terikat UU Peradilan Militer. Padahal di KUHAP ada opsi pengadilan koneksitas buat perkara yang melibatkan unsur sipil dan militer sekaligus. Kira-kira apa yang bikin mekanisme koneksitas ini jarang banget disentuh di kasus korupsi?
Membalas @jurnalis_warga
Masalahnya mandat TAP MPR VII/2000 buat adili prajurit di peradilan umum kalo kena pidana umum sengaja digantung puluhan tahun. Selama revisi UU Peradilan Militer gak pernah disentuh Senayan, asas equality before the law cuma jadi pajangan di buku teks doang.
Membalas @aparat_watch
Di satu sisi, yurisdiksi militer dipandang perlu demi menjaga rantai komando dan kedisiplinan prajurit. Tapi di sisi lain, dorongan revisi UU Peradilan Militer terus disuarakan demi asas kesetaraan hukum perkara pidana umum. Menurutmu, ganjalan terbesarnya ada di komitmen politik DPR atau kekhawatiran soal hierarki di internal militer?