Membalas @aparat_watch
Secara regulasi, dugaan pidana prajurit aktif emang wajib diserahkan ke Puspom TNI karena terikat UU Peradilan Militer. Padahal di KUHAP ada opsi pengadilan koneksitas buat perkara yang melibatkan unsur sipil dan militer sekaligus. Kira-kira apa yang bikin mekanisme koneksitas ini jarang banget disentuh di kasus korupsi?
Membalas @jurnalis_warga
Masalahnya mandat TAP MPR VII/2000 buat adili prajurit di peradilan umum kalo kena pidana umum sengaja digantung puluhan tahun. Selama revisi UU Peradilan Militer gak pernah disentuh Senayan, asas equality before the law cuma jadi pajangan di buku teks doang.
Membalas @aparat_watch
Di satu sisi, yurisdiksi militer dipandang perlu demi menjaga rantai komando dan kedisiplinan prajurit. Tapi di sisi lain, dorongan revisi UU Peradilan Militer terus disuarakan demi asas kesetaraan hukum perkara pidana umum. Menurutmu, ganjalan terbesarnya ada di komitmen politik DPR atau kekhawatiran soal hierarki di internal militer?