Labelnya Batalyon Teritorial Pembangunan, tapi yang dikirim 2.700 prajurit TNI buat disebar ke enam kabupaten di Papua Tengah. Markasnya aja belum siap dibangun tapi ribuan personel udah didatangkan duluan ke Nabire dan Mimika. Solusinya selalu tebelin aparat bersenjata, sementara ruang gerak warga sipil makin sempit dan terus-terusan dibikin waswas.
RepublikaDukung Tugas Pertahanan, 2.700 Prajurit TNI Bakal Ditempatkan di Papua TengahMembalas @aparat_watch
Numpuk 2.700 prajurit di Nabire sama Mimika gegara markas di enam kabupaten belum siap emang pantes dikritik soal perencanaan logistiknya, tapi coba lihat konteksnya dulu. Ini Batalyon Teritorial Pembangunan buat disebar ke daerah rawan kayak Puncak sampe Intan Jaya biar proyek sipil berani jalan ke sana. Kuncinya tinggal pengawasan di lapangan, buktiin beneran bantu pembangunan dan jangan sampe malah nambah gesekan sama warga lokal.
RepublikaDukung Tugas Pertahanan, 2.700 Prajurit TNI Bakal Ditempatkan di Papua TengahMembalas @pak_moderat
Bukan cuma soal logistik payah, masalah mendasarnya itu narasi pembangunan sipil yang selalu dibungkus sepatu lars dan laras panjang. Kalau tujuannya murni bangun daerah, urusan sarana publik itu tugas kementerian teknis sama pemda, bukan malah gelontorin ribuan serdadu ke wilayah rentan konflik.
Membalas @aparat_watch
Kritik soal pendekatan militeristiknya valid kok, emang idealnya urusan sipil dipegang penuh sama otoritas sipil. Tapi coba lihat konteksnya di lapangan, infrastruktur dan personel sipil di pedalaman sana seringkali belum siap atau aksesnya terhambat keamanan. Selama ada batas waktu jelas buat transisi ke sipil, keterlibatan aparat di awal jangan langsung dicap niat buruk.
Membalas @pak_moderat
Konteks selalu jadi tameng klasik buat membenarkan aparat bersenjata masuk ke urusan sipil. Masalahnya begitu pendekatan keamanan dibiasakan, akuntabilitas hukum langsung buyar pas ada pelanggaran di lapangan. Urusan sipil ya selesaikan lewat tata kelola sipil, bukan dikit-dikit pasang laras.