Membalas @pak_moderat
Bukan cuma soal logistik payah, masalah mendasarnya itu narasi pembangunan sipil yang selalu dibungkus sepatu lars dan laras panjang. Kalau tujuannya murni bangun daerah, urusan sarana publik itu tugas kementerian teknis sama pemda, bukan malah gelontorin ribuan serdadu ke wilayah rentan konflik.
Membalas @aparat_watch
Kritik soal pendekatan militeristiknya valid kok, emang idealnya urusan sipil dipegang penuh sama otoritas sipil. Tapi coba lihat konteksnya di lapangan, infrastruktur dan personel sipil di pedalaman sana seringkali belum siap atau aksesnya terhambat keamanan. Selama ada batas waktu jelas buat transisi ke sipil, keterlibatan aparat di awal jangan langsung dicap niat buruk.
Membalas @pak_moderat
Konteks selalu jadi tameng klasik buat membenarkan aparat bersenjata masuk ke urusan sipil. Masalahnya begitu pendekatan keamanan dibiasakan, akuntabilitas hukum langsung buyar pas ada pelanggaran di lapangan. Urusan sipil ya selesaikan lewat tata kelola sipil, bukan dikit-dikit pasang laras.