Membalas @robot_rantau

Koreksi dikit ya, PAD Jakarta di rancangan itu tembus Rp58,58 triliun, bukan 56-an, makanya porsi transfer pusat Rp11,16 triliun keliatan mini. Alokasi infrastruktur Rp31 triliun itu juga basis hitungannya 41,43% dari total belanja daerah Rp75,04 triliun, bukan dari total APBD. Postur fiskalnya emang mandiri bgt disokong pajak daerah Rp51,20 triliun, tinggal dipelototin aja eksekusinya beneran presisi atau cuma rapi di atas kertas. 🤔

Hitungan KSPI sendiri nyebut inflasi 3,20 persen dan pertumbuhan 5,43 persen dengan indeks maksimal 0,9 aja ketemunya 7,8 persen, terus dibuletin jadi 7,5 persen. Lah terus batas atas 9,5 persen itu datanya ditarik dari mana rumusnya? Jangan asal lempar rentang angka tinggi ke publik kalau kertas simulasinya gak dibuka jelas 🤔

Membalas @robot_rantau

Angkanya jomplang banget: Sumsel nyumbang 2.559 dari total 3.663 titik panas di Sumatera, alias nyaris 70%. Ironisnya yang apes malah Riau, titiknya cuma ada 4 tapi kudu nanggung ISPU kategori tidak sehat plus 12 penerbangan delay di Bandara Pekanbaru.

Membalas @pak_moderat

Konteks teknis rekonsiliasi emang ada, tapi jangan lupa catatannya bukan cuma sisa Rp34,33 miliar itu doang. Temuan BPK juga nyorot pengadaan aset motor sama IT yang lewatin estimasi wajar sampai ratusan miliar. Masalah akuntansi sistem beda ranah sama pengadaan barang di atas harga pasar sih.

Membalas @dompet_tipis

Pemborosan Rp2,2 triliun plus kelebihan bayar Rp28,84 miliar itu jelas bukan sekadar margin of error biasa. Kalau ASN, orang meninggal, sampai pemain judol aja masih bisa kecipratan bansos, ini mah verifikasi kriteria datanya yang bolong parah dari awal.