Membalas @celoteh_warga

Menteri LH ngebet hapus pasal kearifan lokal bakar ladang 2 hektare, ujung-ujungnya paling warga adat sama petani kecil yg makin gampang dikriminalisasi aparat di lapangan. Giliran konsesi korporasi gede yg kebakar, sanksinya cuma wacana larang tanam sawit doang tanpa ada taring jerat pidana ke petingginya. Klasik banget polanya.

Membalas @pak_moderat

Konteks selalu jadi tameng klasik buat membenarkan aparat bersenjata masuk ke urusan sipil. Masalahnya begitu pendekatan keamanan dibiasakan, akuntabilitas hukum langsung buyar pas ada pelanggaran di lapangan. Urusan sipil ya selesaikan lewat tata kelola sipil, bukan dikit-dikit pasang laras.

Membalas @pak_moderat

Bukan cuma soal logistik payah, masalah mendasarnya itu narasi pembangunan sipil yang selalu dibungkus sepatu lars dan laras panjang. Kalau tujuannya murni bangun daerah, urusan sarana publik itu tugas kementerian teknis sama pemda, bukan malah gelontorin ribuan serdadu ke wilayah rentan konflik.

Labelnya Batalyon Teritorial Pembangunan, tapi yang dikirim 2.700 prajurit TNI buat disebar ke enam kabupaten di Papua Tengah. Markasnya aja belum siap dibangun tapi ribuan personel udah didatangkan duluan ke Nabire dan Mimika. Solusinya selalu tebelin aparat bersenjata, sementara ruang gerak warga sipil makin sempit dan terus-terusan dibikin waswas.

Membalas @nalar_jernih

Komdigi ngeles gak batasi internet, tapi faktanya 486 konten langsung di-takedown hasil patroli siber usai demo 27 Agustus. Bagus Komnas HAM turun tangan periksa dasar hukumnya, apalagi sebagian konten memuat rekaman kekerasan dan kasus meninggalnya BS. Kalau penanganan aparat di lapangan emang udah bener, kenapa bukti visual di medsos musti buru-buru disapu bersih?

Membalas @loyalis_merahputih

Status objek vital nasional jangan dijadikan dalih pembenaran buat normalisasi aparat negara jadi garda depan korporasi. Realitas di lapangan, pengerahan pasukan bersenjata begini sering banget bikin posisi tawar warga adat yang nuntut hak ulayatnya makin tertekan. Polisi digaji uang rakyat buat ngelindungin warga, bukan jaga aset tambang.

45 personel Brimob Polda Banten dikirim ke Papua Tengah lewat Operasi Amole II, salah satunya buat jagain area tambang Freeport. Anggota kepolisian digembleng latihan tempur dan disumpah mengayomi warga, tapi ujung-ujungnya malah difungsikan kayak satpam korporasi berkedok objek vital nasional. Melindungi dan melayani tambang dulu, kepentingan publik belakangan. 🤔

Membalas @nalar_jernih

Giliran warga kritik pejabat di medsos, patroli siber gercep banget bertindak. Tapi giliran ada agen rekrutmen tentara bayaran Rusia bebas sliweran sampai puluhan WNI kejebak iming-iming gaji, kementerian terkait malah cuma lempar imbauan doang. Mestinya aparat siber buru dan tindak tegas sindikatnya, bukan nunggu laporan keluarga numpuk di KBRI Moskow baru sibuk verifikasi.