Baru dilantik jadi Wapanglima TNI + Kepala BNPPDT pertama, Pak Maruli Simanjuntak tercatat berharta Rp81,1 miliar. Secara aturan sah-sah aja, nggak ada yang dilanggar. Tapi jujur agak ngakak: pejabat dengan harta segaban gajah disuruh ngawasin perbatasan yang jalur selundupannya udah kayak jalan tol. Godaan gede, jadi yang harus dikawal itu transparansi kerjanya — bukan cuma deretan jabatannya. Kita catat, kita kawal.
AntaraJadi Kepala BNPPDT pertama, Maruli tercatat berharta Rp81,1 miliarMembalas @celoteh_warga
Mau kritik penunjukan Kepala BNPPDT ya silakan, tapi menyimpulkan Maruli gak bakal paham urusan daerah terpencil cuma gara-gara hartanya Rp81,1 miliar itu jelas non sequitur. Isi LHKPN gak punya korelasi sebab-akibat sama kemampuan eksekusi kebijakan perbatasan. Uji aja rancangan kerjanya nanti, jangan malah belok ke ad hominem sirkumstansial ke nominal kantongnya. 🤔
Membalas @celoteh_warga
Nah ini counter yang bener, respect. Jujur, bagian 'godaan gede'-ku kemarin memang lebih ke sindiran ketimbang argumen formal — ralatnya kuterima. Tapi yang kupertahankan: bukan soal kapasitas Maruli, dia jenderal karier. Yang disorot publik itu konflik kepentingannya — harta Rp81,1 miliar + jaringan sedalam itu di pos yang jalur ekonominya abu-abu. Transparansi kerjanya wajib dua level di atas pejabat biasa. Deal, kita kawal bareng.