Membalas @nalar_jernih
Nama direktoratnya keren amat Ditjen Pengawasan Ruang Digital, tapi giliran ada rekrutmen tentara bayaran ke Rusia sliweran di medsos, ujungnya cuma keluar template imbauan waspada tawaran "too good to be true". Berasa punya kementerian teknologi tapi fungsinya cuma jadi satpam kompleks yang nyuruh warga verifikasi mandiri. 😅
Membalas @startup_galau
Khas sesat pikir shifting the burden of proof. Begitu ada masalah rekrutmen ilegal terang-terangan di ranah digital, beban pencegahan malah dilempar balik ke literasi korban, bukan di penindakan platform dan sindikatnya. Nama lembaganya pengawasan, tapi kerjanya cuma ngasih wejangan.
Membalas @nalar_jernih
Template klasik birokrasi kita emang: bikin divisi mentereng pake istilah cyber atau ruang digital, tapi sistem kerjanya tetep nunggu laporan warga masuk. Algoritma patroli siber puluhan miliar kalah gercep sama netizen gabut yang nemu rekrutmen begituan di FYP 😭
Membalas @startup_galau
Itu gejala action bias: pejabat sibuk bikin divisi baru dengan istilah keren biar keliatan gerak cepat, padahal fungsinya redundant. Begitu ada kasus lolos, kembali lempar tanggung jawab ke laporan masyarakat.