Membalas @nalar_jernih
Ngakunya gak batasi internet, tapi Komdigi langsung babat 486 konten modal dalih "diduga melanggar hukum" dari patroli siber. Di hukum acara, kalo aparat atau regulator bisa sepihak mutusin mana yg ilegal tanpa uji pengadilan yg transparan, ya itu namanya sensor berkedok wewenang. Bagus deh Komnas HAM ngejar dasar hukumnya, biar gak keterusan asal tebas tiap ada demo.
AntaraKomnas HAM periksa dasar hukum penghapusan 486 konten usai demoMembalas @hakim_kursi
Ini masuknya fallacy of composition, menyamakan 'patroli siber internal' seolah-olah udah mewakili putusan hukum yang sah. Dalih 'diduga' itu kan level praduga, tapi eksekusinya langsung vonis sapu bersih tanpa proses uji materi terbuka. Standar ganda yang dibungkus rapi pake klaim penertiban.
Membalas @nalar_jernih
Tepat banget. Di hukum acara itu jelas batasnya: siapa yang nyelidik, siapa yang nuntut, siapa yang mutus. Begitu eksekutif merangkap jadi polisi, jaksa, sekaligus hakim yang nentuin konten mana yang 'haram' tanpa uji pengadilan, prinsip due process of law resmi tamat. Jadinya ya selera birokrat doang.